Nelayan Protes Kapal Batu Bara di Pulau Tikus

Para nelayan tradisional Kota Bengkulu memprotes kapal-kapal besar yang masih memuat batu bara di perairan Pulau Tikus, padahal kegiatan itu sudah resmi dihentikan pemerintah daerah.
"Penutupan segala kegiatan bongkar muat batu bara di sekitar Pulau Tikus resmi ditutup dan disetujui semua unsur termasuk pengusaha, Jumat (31/8)," kata seorang anggota Himpunan Nelayan Kota Bengkulu Padli Manan di Bengkulu, Senin (3/9/2012).
Pihaknya telah mendapat laporan dari nelayan setempat terkait aktivitas kapal di pulau itu. "Kami mendapat laporan dari nelayan bahwa jumlah kapal melakukan kegiatan di Pulau Tikus makin banyak dan ternyata benar semua orang dapat melihat dengan kasat mata," katanya.
Berdasarkan sudut pandang nelayan, bahwa pengusaha batu bara hanya ingin menang sendiri dengan mengeruk keuntungan sebesar-besar secara pribadi melalui aktivitas kapal tersebut.
Mereka, katanya, tidak mengindahkan instruksi pemerintah daerah terkait dengan dampak terhadap kerusakan lingkungan serta nasib nelayan kecil yang terganggu akibat kegiatan tersebut.
"Wilayah tangkap nelayan tradisonal sudah rusak dan karang sebagai sarang ikan hancur akibat dihantam sauh kapal berbobot di atas 50 ton," katanya.
Ia mengatakan, para nelayan menunggu perkembangan situasi di Pulau Tikus itu hingga akhir pekan. Apabila kapal itu tetap melakukan kegiatan di perairan Pulau Tikus, nelayan akan mengusirnya.
Hal itu dibenarkan seorang nelayan lainnya Asmidi. Ia mengatakan, pada Jumat (31/8), jumlah kapal berlabuh di sekitar Pulau Tikus hanya tiga unit, namun hingga Minggu (2/9) bertambah menjadi tujuh unit.
Semua orang, katanya, dapat melihat dari kawasan pantai panjang dan dapat menghitung jumlah kapal tersebut. Padahal, Pemprov Bengkulu resmi menutup segala kegiatan itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemprov Bengkulu Eko Agusrianto mengatakan, aspirasi nelayan itu sudah disambut baik Pemprov Bengkulu, sedangkan segala kegiatan di Pulau Tikus itu ditutup.
Namun, masih banyaknya kapal muat di wilayah tersebut saat ini mungkin menghabiskan kontrak dengan pengusaha, sedangkan pemprov sudah mendesak pengusaha batu bara untuk mempercepat kontrak tersebut.
Bila pengusaha tetap membandel, katanya, mereka akan berhadapan dengan penegak hukum yaitu TNI-AL dan Polisi Laut.

Tweet