| ||||
"Kita terbuka dan mempersilahkan pada pengusaha kapal atau perusahaan milik siapapun yang akan masuk Sumenep. Tujuannya satu, harus bisa melayani masyarakat kepulauan dengan maksimal," kata A Nur Salam, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Jumat (15/6).
Kapal yang sangat dibutuhkan, kata dia, jenis kapal yang mampu mengarungi tujuan Masalembu yang notabene masuk kategori laut Jawa. Selama ini, jalur yang menuju Masalembu selalu bermasalah dan aktivitas pelayaran tidak setiap saat ada.
"Kalaupun ada kapal perintis, jadwalnya 10 sampai 15 hari baru melayani. Itupun dari Surabaya, Masalembu dan pulau Kangean. Dampaknya tidak bagus bagi aktivitas masyarakat pulau Masalembu," ujarnya.
Persoalan saat ini, kata dia, justru armada kapal milik pemerintah daerah yang dikelola PT Sumekar tidak beroperasi. Kapal ada tapi kehabisan BBM. "Akibatnya, sudah lebih sepekan masyarakat terlunta-lunta di pelabuhan dan belum ada solusi," ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Jika alasannya karena biaya operasional habis, pemerintah daerah tidak bisa serta merta mengeluarkan anggaran. "Anggaran dari mana yang akan dikucurkan. Tidak ada," terangnya.
Meski di APBD ada anggaran untuk bantuan operasional kapal, bukan untuk kasus ini, melainkan untuk angkutan jamaah calon haji. "PT Sumekar sudah terikat kontrak dengan pemerintah daerah. Solusinya ada di manajemen PT Sumekar," tegasnya.
Dia menjelaskan, PT Sumekar selaku pemenang tender dalam jasa angkutan laut di jalur perintis seharusnya mempunyai cadangan kapal. Jika satu beroperasi, maka ada armada lain yang disiapkan untuk melayani bila sewaktu-waktu kapal yang beroperasi bermasalah dan tidak ada alasan kehabisan biaya operasional.
Saat ini, kata dia, satu-satunya jalan bagi warga yang akan ke Masalembu hanya menunggu satu kapal perintis yakni KM Sabuk Nusantara yang setiap 10 sampai 15 hari baru melayani jalur Pelabuhan Kalianget menuju ke Masalembu.
"Mau bagaimana lagi?. Memang seperti ini kondisinya. Nah! kami membuka kesempatan bagi investor yang bersedia menjadi operator kapal ke wilayah kepulauan, baik ke Masalembu maupun ke Kangean," tandasnya.
Sebelumnya, ratusan penumpang kapal ke Pulau Masalembu terlunta-lunta lebih dari sepeken di penampungan Pelabuhan Kalianget, karena tidak ada kapal yang berangkat. KM Amukti Palapa yang biasanya melayani jalur keperintisan, mengalami kerusakan. Adapun kapal Dharma Bahari Sumekar I yang menggantikan Amukti Palapa dan dikelola oleh PT Sumekar dalam kondisi doking.
PT Sumekar yang merupakan BUMD Pemkab Sumenep dan pemenang tender keperintisan justru beralasan kehabisan biaya operasional dan tidak ada kepastian kapan melayani pelayaran ke Masalembu.
Sementara, Ketua Komisi C DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir, mendukung Dinas Perhubungan yang membuka peluang bagi pengusaha atau perusahaan yang mempunyai armada kapal untuk masuk Sumenep. "Agar dinamis ya memang harus ada pengusaha atau perusahan lain yang bisa masuk Sumenep," katanya
0 Response to "Dishub Undang Pengusaha Kapal Masuk Sumenep"
Posting Komentar