Pertamina Perketat Kinerja Kapal Pengangkut Minyak

inilah.com/Wirasatria

Oleh: Tio Sukanto

ekonomi - Senin, 15 Oktober 2012 | 17:36 WIB

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on google More Sharing Services

Berita Terkait

• Pencurian Minyak, Rugikan Pertamina US$37 Juta
• Pengamat: Batalkan Liberalisasi BBM Subsidi
• Pertamina Operasikan LNG Arun Kuartal I 2014
• BBM Tambahan, Pertamina Tunggu BPMigas
• Stok BBM Bersubsidi Aman Saat Idul Adha Tahun Ini

Diberdayakan oleh Terjemahan

INILAH.COM, Jakarta - PT Pertamina akan menerapkan sanksi tegas pemutusan kontrak kerja kepada perusahaan jasa angkut minyak mentah yang terbukti melakukan penyelewengan.

Demikian disampaikan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII tentang penyelundupan dan illegal tapping crude oil di wilayah Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (15/10/2012). "Kalau memang ada yang menyimpang dan ketahuan, siapa transporternya kita beri sanksi," kata Karen.

Karen mengatakan, untuk menekan penyelundupan minyak di jalur darat dan laut pihak Pertamina memasang alat lacak berupa GPS (General Pocket Sistim). Oleh karena itu, kalaupun terjadi penyelewengan hal itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Jadi sistimnya harus ada dan dijalankan. Tapi sebagus apa pun sistem yang dibuat Pertamina kalau ada manusia yang ga disiplin dan mengambil manfaat dari ini sistem tersebut tidak akan jalan," ujar Karen.

Karen mengaku tidak pernah memerintahkan kapal MT Martha Global untuk berlayar ke Malaysia. Kapal terebut akhirnya ditangkap Bea Cukai pada tanggal 19 September 2012 di Tanjung Balai Karimun.

Demikian disampaikan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI terkait di Gedung DPR RI Jakarta Senin (15/10/2012).

"Terkait penangkapan itu, Pertamina tidak pernah memerintahkan kapal untuk berlayar ke Malaysia dan kapal juga dilengkapi oleh dokumen yang sah untuk pelabuhan domestik," kata Karen.

Menurut Karen akibat penangkapan kapal cargo tersebut pihak Pertamina dan pemerintah tidak dirugikan, pasalnya cargo tersebut ditanggung oleh si pemilik kapal. Selain itu dalam pengukuran ulang isi kargo tersebut tidak ditemukan adanya jumlah pengurangan muatan.

"Tanggal 22 September dilakukan pengukuran ulang Bea dan Cukai, yang disaksikan oleh BP Migas, Pertamina dan pemilik kapal. Hasilnya tidak ditemukan adanya jumlah pengurangan muatan," ujar Karen.

Tweet