Para pelaut Indonesia akan melancarkan aksi kampanye anti kapal berbendera kemudahan (Flag of Convenience/FOC). Aksi ini diserukan oleh Federasi Pekerja Transport Internasional atau International Transport workers Federation (ITF) di seluruh dunia.
"Dalam waktu dekat kita segera melancarkan aksi kampanye anti kapal berbendera kemudahan selama seminggu. Ini dilakukan secara serentak oleh serikat pekerja pelaut dan buruh pelabuhan yang berafiliasi ke ITF di 185 negara," kata Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi di Jakarta, Rabu (31/10).
Seperti diketahui, kapal berbendera kemudahan adalah kapal dari suatu negara oleh pemiliknya didaftarkan di negara lain dengan mendapat berbagai kemudahan. Antara lain keringanan membayar pajak, tidak wajib memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran, maupun dalam pelaksanaan hubungan industrial.
Menurut dia, di Indonesia aksi akan dilakukan oleh KPI bersama serikat buruh pelabuhan terhadap kapal-kapal berbendera kemudahan yang sandar di sejumlah pelabuhan.
Dikatakan, kapal-kapal yang dicurigai menggunakan bendera kemudahan akan diperiksa dalam memenuhi standar keselamatan pelayaran, kelaikan akomodasi bagi awaknya, serta apakah awak kapal dilindungi CBA (Colletive Bargaining Agreement). "Jika terjadi pelanggaran, kapal akan ditahan sampai pemilik kapal memenuhi semua ketentuan standar tersebut," ujar Hanafi.
Kegiatan ini, kata dia, tidak hanya difokuskan terhadap kapal-kapal berbendera kemudahan (FOC), tapi juga terhadap kapal-kapal berbendera nasional (non FOC) yang secara kasat mata tidak memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran, kelaikan akomodasi awak kapal dan pengupahan yang rendah.
Hanafi yang juga Ketua ITF Asia Pasifik selanjutnya mengatakan, inti kampanye anti kapal berbendera kemudahan adalah untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat terhadap sisi buruk penggunaan bendera kemudahan serta kapal-kapal yang dioperasikan di bawah standar.
Dia menyebutkan, tiga dampak akibat penggunaan bendera kemudahan. Pertama, terjadinya pelarian modal dan manipulasi pajak di negara asal oleh pemilik kapal yang sesungguhnya.
Kedua, pemilik kapal sengaja menghindari ketentuan-ketentuan normatif hubungan industrial dalam pengerjaan pelaut. Ketiga, pemilik kapal juga berupaya menghindari ketentuan normatif dalam memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Prinsip utama dari semua kegiatan ITF dalam memerangi kapal-kapal berbendera kemudahan, menurut Hanafi, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan azas cabotage, yakni semua muatan lokal wajib diangkut oleh kapal berbendera nasional.
Selain itu, kampanye ini dimaksudkan agar semua kapal kembali menggunakan bendera negara asal pemilik yang sebenarnya, serta wajib memenuhi semua hak normatif pelaut sesuai ketentuan nasional maupun internasional.
Dijelaskan, aksi ITF dalam Flag of Convenience Week of Action (FOC WOA) ini semula hanya untuk memerangi kapal-kapal berbendera kemudahan yang terus berkembang selama 50 tahun terakhir.
Tapi belakangan, perhatian ekstra juga diberikan terhadap kondisi buruh di pelabuhan-pelabuhan seluruh dunia yang umumnya dikuasai dan dioperasikan oleh jaringan konglomerasi pelabuhan dunia akibat kebijakan privatisasi pemerintah negara setempat yang berdampak sangat merugikan buruh pelabuhan akibat upahnya tidak layak.
“Pelabuhan tersebut oleh ITF dikategorikan sebagai pelabuhan kemudahan (Port of Convenience/POC). FOC WOA kemudian disatukan dengan kepentingan buruh pelabuhan, sehingga aksi tersebut menjadi ITF.
Flag of Convenience and Port of Convenience Week of Action,” ujarnya seraya menambahkan, ITF juga memerangi pelabuhan kemudahan.
0 Response to "Pelaut akan Kampanye Antikapal Berbendera Kemudahan"
Posting Komentar