Menhub Resmikan Balai Diklat Pelayaran Pertama Sumatera

Berita Kapal - Menhub Resmikan Balai Diklat Pelayaran Pertama Sumatera
Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan meresmikan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh di Desa Durong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Jumat (23/11). Peresmian dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir Azwar Abubakar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah serta undangan lain.
(Analisa/muhammad saman). Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan menandatangani berita acara dan SK perjanjian hibah pada peresmian Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati di Desa Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Jumat (23/11).

Menhub mengatakan, BP2IP Malahayati merupakan akademi pelayaran pertama yang dibangun pemerintah di pulau Sumatera. Alasan pemilihan Aceh, menurut Mangindaan, karena berada di kawasan yang strategis berdekatan dengan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, kebutuhan tenaga pelaut di Indonesia saat ini sangat tinggi disebabkan perkembangan industri pelayaran nasional yang terus berkembang.

Dijelaskan, dari sekolah pelayaran baik swasta maupun yang dikelola pemerintah saat ini, setiap tahun baru bisa mencetak 1.500 perwira pelaut. Padahal kebutuhan tenaga pelaut yang berstandar internasional di dalam negeri mencapai 7.000 perwira setiap tahun.

"Tingginya kebutuhan pelaut adalah dampak dari industri pelayaran yang makin besar, selain itu disebabkan oleh azaz cabotage, yaitu muatan dalam negeri harus diangkut kapal berbendara Indonesia," ungkapnya.

Mangindaan menambahkan, berdasarkan data asosiasi perusahaan kapal nasional (INSA) hingga 2011 pelayaran nasional memiliki 11.300 unit kapal dengan kapasitas muatan 14,52 juta gross ton. Jumlah ini, meningkat 78,5 persen dibandingkan 2005 lalu.

"Untuk itu kita butuh pelaut yang berwawasan dan seluruh peralatan mereka harus dipenuhi. Mereka yang bisa dikirim ke luar negeri akan memberi kontribusi ke dalam negeri dengan menghasilkan devisa," lanjut Mangindaan.

Dengan adanya sekolah pelayaran berstandar internasional di Aceh, ia berharap bisa membangkitkan kembali kejayaan Aceh di sektor kelautan seperti era Laksamana Malahayati. "Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Aceh merupakan pelaut tangguh. Laksamana Malahayati adalah pelaut yang disegani di Selat Malaka," ujarnya.

Lama Ditunggu

Sementara Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyatakan kehadiran BP2IP Malahayati sudah lama ditunggu masyarakat Aceh. "Pemerintah Aceh sangat berterimakasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah membangun BP2IP," katanya.

Menurutnya, keberadaan Aceh dengan hampir 60 persen wilayah meliputi laut sangat membutuhkan putra-putri yang ahli di bidang kelautan dan pelayaran. Kehadiran BP2IP ini dinilai telah menjawab kebutuhan masyarakat Aceh saat ini. "Dengan kehadiran BP2IP ini, kita harapkan prospek di bidang kelautan dan pelayaran di Aceh bisa dikembangkan di masa masa mendatang," katanya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub Bobby R Mamahit menambahkan, BP2IP Malahayati dibangun di atas tanah seluas 25 hektare hibah dari Pemprov Aceh. Biaya pembangunannya mencapai Rp26 miliar dari APBN.

Diharapkan tahun 2013, BP2IP Malahayati sudah bisa beroperasi. "Di sini akan disiapkan sumber daya manusia pelayaran yang kompeten, profesional dan beretika serta memiliki daya saing global," jelasnya.

Tweet