Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menilai gagal kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2005 tentang Pemberdayaan Indusri Pelayaran Nasional. Pasalnya, dengan inpres tersebut membuat pemerintah tidak mampu mengatasi kekurangan perwira kapal di dalam negeri.
"Dikhawatirkan nantinya terjadi situasi di mana kapal-kapal nasional diawaki oleh pelaut asing, misalnya dari Burma (Myanmar), Vietnam dan Cina. Besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk memberdayakan industri pelayaran tidak mencapai sararan,” kata Presiden KPI Hanafi Rustandi di Jakarta, Kamis (7/6).
Dia mengakui, Inpres 5/2005 memang mampu menambah jumlah armada kapal nasional. Namun penambahan yang dinilai signifikan ini tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan perwira kapal yang memadai.
Menurut Hanafi, pengusaha pelayaran belakangan ini terus berteriak kekurangan perwira untuk mengoperasikan kapal-kapal yang baru dibeli. Namun teriakan itu kurang mendapat respon dari pemerintah karena kenyataannya tidak mampu mengatasi kekurangan perwira yang sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.
Kebutuhan perwira saat ini, kata Hanafi, sekitar 16.000 orang. Tapi lembaga pendidikan (lemdik) pelaut yang ada hanya mampu mencetak 1.500 perwira per tahun. Dari 32 lemdik pelaut yang ada sekarang, hanya 7 yang mampu memenuhi standar minimum QSS (Quality Standard System) yang ditetapkan IMO (International Maritime Organization).
"Semuanya milik pemerintah, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan BP3IP di Jakarta, serta BP2IP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran) di Mauk(Tangerang), Surabaya, Semarang, Makasar, dan Sorong," katanya.
Sedang sisanya yang justru jumlahnya besar (70%) tidak bisa mencetak perwira karena tidak mampu memenuhi standar QSS. Lemdik berbentuk sekolah tinggi maupun akademi itu semuanya milik swasta.
Selain jumlahnya tidak memadai, setamat pendidikan perwira itu sebagian besar justru bekerja di luar negeri. Ini terjadi karena gaji di luar negeri jauh lebih besar ketimbang bekerja di dalam negeri.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, Hanafi berpendapat pengusaha pelayaran perlu men-support lemdik pelaut, sehingga mendapatkan perwira yang berkualitas. Dukungan itu bisa dilakukan melalui sistem ikatan dinas, bea siswa, maupun bantuan sarana pendidikan.
Hanafi mengingatkan survei BIMCO/ISF (The International Shipping Federation) menempatkan permintaan perwira sekitar 637.000 dan bawahan sekitar 747.000.
Perbandingannya dengan estimasi data suplai tenaga kerja pelaut dunia yang pada 2012 adalah berkisar 624.000 untuk perwira dan 747.000
Perbandingannya dengan estimasi data suplai tenaga kerja pelaut dunia yang pada 2012 adalah berkisar 624.000 untuk perwira dan 747.000
Untuk bawahan, didasarkan atas jumlah pelaut yang telah memiliki sertifikat-sertifikat sesuai STCW (Standard Training Certificate of Watchkeeping).
Dikatakan, krisis ekonomi yang melanda semua sektor industri termasuk transportasi dan pelayaran, yang menyebabkan bangkrutnya beberapa peruhaan pelayaran besar juga memberikan dampak negatif dalam pembangunan SDM dan kesejahteraan pelaut.
"Ketidakpastian ekonomi juga berarti kenaikan gaji secara global kemungkinan kecil terjadi, dan beberapa pengusahan pelayaran menurunkan biaya gaji pelaut secara signifikan," kata Hanafi.
Diakui, memang gaji pelaut sesuai standar ITF untuk bawahan mengalami kenaikan 2% mulai 1 Januari 2012 dari 1675 dolar AS per bulan menjadi 1,709 dolar per bulan, namun jumlah itu belum mengejar inflasi di banyak negara.
KPI, sebagaimana serikat pekerja pelaut lainnya di dunia, telah melakukan beberapa langkah dalam upaya kampanye terkait standar kehidupan pelaut.
KPI juga meminta pemerintah agar tidak membangun lemdik pelaut berdasarkan pertimbangan politis. ”Pembangunan harus didasarkan kebutuhan armada nasional dengan tetap mempertimbangkan animo masyarakat setempat,” ujarnya.
0 Response to "Inpres 5 Dinilai Gagal, Armada Nasional Diisi Pelaut Asing"
Posting Komentar