Dewan Kota, kata Asep, akan membahas masalah tersebut dengan Walikota Tanjungpinang yang baru, Lis Darmansyah. “Kegiatan bongkar muat kapal di Pelantar 2 memang tak resmi. Kita akan carikan solusinya bersama walikota yang baru,” jelasnya ketika dihubungi kepribangkit.com, Rabu (19/12).
Menurutnya, ada dampak positif dan negatif dari kegiatan bongkar muat di Pelantar 2 tersebut. Diantaranya bongkar muat lebih cepat, dibandingkan dengan pelabuhan resmi Sri Payung di KM 7 yang harus antri beberapa hari. Sehingga barang cepat sampai di masyarakat. Selain itu juga menyerap tenaga kerja di sekitar Pelantar 2. Namun di sisi lain, dampak bongkar muat di Pelantar 2 tersebut sering kali menimbulkan kemacetan yang luar biasa di daerah itu.
“Ini memang masalah serius. Dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan masalah ini harus cepat dicarikan solusi. Dewan bersama walikota yang baru nantinya akan mencarikan solusi terbaiknya,” kata Asep.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang Efiar M Amin ketika dikonfirmasi tentang aksi bongkar muat di pelabuhan yang tidak resmi menyatakan, Tanjungpinag memang memiliki pelabuhan tikus yang dipergunakan untuk aksi bongkar muat ilegal, termasuk Pelantar 2. Untuk menertibkan pelabuhan tikus, katanya, butuh pengawasan ketat yang melibatkan semua aparat terkait.Efiyar mengakui sejauh ini pengawasan memang masih sangat kurang.
Namun karena Tanjungpinang bukan daerah produksi untuk produk pertanian maka pihaknya memaklumi kalau sebagian kapal yang memuat hasil-hasil pertanian dari daerah lain untuk masyarakat Tanjungpinang dibongkar di pelabuhan tidak resmi.
“Aksi bongkar muat di pelabuhan tikus sepanjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan jumlah tidak besar dapat dinilai wajar. Kita maklum saja,” pungkas Efiyar.
0 Response to "Ternyata Boleh Lho Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan Tikus"
Posting Komentar