Infrastruktur Pelayaran Nasional Perlu Dibenahi

Pelaku industri pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai pembangunan infrastruktur sektor ini belum memadai. Komunikasi lintas departemen di bidang pelayaran masih belum sinkron untuk mendukung dan merangkul pelaku swasta nasional.  Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, mengatakan yang diperlukan saat ini adalah optimalisasi galangan kapal yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kapal yang mencapai 600-an unit pertahun, jumlah galangan yang beroperasi tak seimbang. "Sekarang galangan yang beroperasi maksimal ada 60 dari 200 galangan di Indonesia," kata Carmelita Hartoto, Jumat, 7 Desember 2012.
Lebih jauh ia menyatakan, selain penambahan unit baru, para pengusaha perkapalan juga perlu melakukan perawatan. Ia menjelaskan saat ini di Indonesia berlayar sekitar 12.000 unit kapal. Setiap kapal perlu perawatan setiap dua tahun untuk menjaga kelayakan kapal berlayar. "Setiap dua tahun ada 6.000 kapal yang perlu maintenence," katanya.
Carmelita menyatakan sekitar 60 persen kapal sudah berusia tua. Ia menyatakan para pelaku usaha perkapalan sangat mampu untuk mengadakan unit baru. "Bukan kami tak sanggup mendatangkan unit baru, tapi harus ada infrstrukturnya yang baik," katanya.
Rencana pemerintah untuk mulai membangun infrastruktur di wilayah timur Indonesia dianggap sebagai peluang yang bisa menghidupkan kembali usaha sektor pelayaran. Namun, Carmelita menilai perkembangannya berjalan lambat.
"Makanya kami minta anggaran Kementerian Perhubungan ditambah agar pembangunannya lancar," katanya.
Di lain pihak, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi, menilai industri pelayaran nasional masih prospektif di Indonesia. Namun sayang, hingga kini masalah menyangkut pelayaran, khusunya soal sinergitas antarkementrian, perlu ditingkatkan.
Pemerintah, menurut dia, saat ini berperan sebagai fasilitator untuk membuka peluang bagi pelaku usaha sektor ini. Sebagai otoritas, pemerintah tentunya membantu dengan regulasi yang bisa menjadi peluang. "Sinergi masih belum tercapai. Akibatnya menambah beban biaya yang ujungnya harga di konsumen tinggi," katanya.

Tweet