Setiba di kantor Satpolair, para nelayan masuk ke dalam kantor mendesak agar Satpolair Tanjungbalai menangkap pemilik pukat trawl berdasarkan bukti awal satu kapal beserta ABKnya.
Saat itu terjadi ketegangan ketika Kasatpolair Tanjungbalai AKP Edi Plantino meminta saksi dari kalangan nelayan. Hal itu diminta, terkait ada korban penganiayaan terhadap nakhoda pukat trawl saat terjadi penangkapan hingga dalam keadaan kritis.
Menyikapi hal itu, ratusan nelayan yang berada di dalam dan di luar kantor meminta agar Kasatpolair tidak mengalihkan permasalahan pukat trawl kepada kasus penganiayaan. Sebab, penganiayaan terjadi akibat tidak ada komitmen aparat penegak hukum dalam menangkap pukat trawl.
"Kami sudah tidak tahan lagi menyaksikan pukat trawl bebas beroperasi di kawasan tangkap nelayan tradisional, sementara aparat penegak hukum tidak peduli dengan pelanggaran hukum ini," ungkap perwakilan nelayan, Ismail Siregar.
Makin Merajalela
Menurut nelayan, aksi pukat trawl semakin merajalela, sebab diduga merasa dibela aparat penegak hukum. Hal itu, terbukti setiap kasus yang menyangkut pukat trawl selalu dimenangkan pihak pukat trawl dan nelayan tradisional tetap menjadi pecundang.
"Penghasilan kaum nelayan semakin hari semakin menipis, karena hasil tangkapan juga semakin merosot karena pengaruh pukat trawl. Tolonglah kami nelayan kecil ini jangan dijadikan korban dari kepentingan pribadi aparat," katanya
Kasatpolair Tanjungbalai AKP Edi Plantino meminta, agar nelayan yang melakukan penangkapan terhadap pukat trawl bersedia di data sebagai saksi. Sebab, dalam aksi penangkapan kapal pukat trawl ini telah menyebabkan nakhodanya kritis.
"Saya minta di antara nelayan ini siapa yang pertamakali naik ke atas kapal pukat trawl, sebab saat ini nakhodanya kritis, agar bisa ditegakkan keadilan, karena kita tidak ingin ada tindakan main hakim sendiri," katanya.
Plantino juga mempertanyakan kepada nelayan prihal penyerahan kasus pukat trawl itu ke Satpolair, sebab masih ada institusi lain seperti Lanal TBA dan Satpolair Asahan yang berhak menangani kasus pelanggaran hukum dilaut.
"Mengapa kasus ini harus diserahkan kepada kami, masih ada penegak hukum lain yang telah dilalui seperti Lanal dan Satpolair Asahan," ujarnya
Anggota DPRD Tanjungbalai Hj Nessi Arianty balik mempertanyakan keberadaan 6 unit pukat tarik II hasil tangkapan petugas perikanan yang dititipkan di Satpolair.
Pasalnya, 6 unit pukat tarik II tidak ada terlihat didermaga Satpolair, sedang kasusnya belum ada keputusan dari PN Tanjungbalai.
"Kami menduga ada konspirasi antara aparat penegak hukum dengan pemilik pukat trawl, hingga penegakan hukum menjadi tidak jelas dan pukat trawl dilepas kembali kepada pemiliknya," katanya
Kasatpolair Tanjungbalai AKP Edi Plantino membantah melepaskan 6 pukat trawl, tapi terjadi pinjam pakai antara penyidik dengan pemilik kapal.
Pinjam pakai itu dilakukan karena Satpolair tidak mampu untuk merawat barang bukti titipan penyidik perikanan selama proses hukum berjalan. "Sepertinya ibu tidak mengerti masalah, karena kasusnya tetap berjalan dan kapal kapal itu saat ini sedang dipinjam pakai," tuturnya. (gsp)
0 Response to "Nelayan Tanjungbalai Tangkap Kapal Pukat Trawl"
Posting Komentar